Kantor Pemda Jember dan DPRS 1955

SEJARAH

          Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan yang disebut dengan Volksraad sebagai badan legislatif yang dapat disamakan dengan Staten General atau parlemen di Negara Belanda. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1918 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Namun dari penelusuran dokumentasi sejarah, pada masa ini, di Kabupaten Jember belum ditemukan adanya lembaga/badan legislatif semacam ini, karena Volksraad dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda hanya di tingkat “pusat”. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga Belanda meninggalkan Indonesia menyusul pendudukan Jepang pada bulan Maret 1942. Lembaga legislatif yang bernama Volksraad ini bubar dengan sendirinya. Sementara itu, tentara pendudukan Jepang tidak menghendaki adanya badan - badan perwakilan rakyat. Kemudian mereka membentuk lembaga semacam ini pada September 1943, yaitu “Tyuuoo Sangi in” di tingkat pusat dan “Sangi in” di tingkat daerah, namun dalam prakteknya mereka tidak lebih sebagai dewan penasehat di mana keanggotaannya melalui pengangkatan atau tidak melalui pemilihan (B.N. Marbun, 1992).

Lembaga Legislatif Kabupaten Jember sejak tahun 1950 - 2014

No

DPRD

Masa Jabatan

Tahun

Jumlah Anggota

Partai Politik / Unsur

1

DPRD Sementara

31 Oktober 1950 - 1956

33 orang

  1. Masyumi         
  2. NU                  
  3. PNI                 
  4. PSII                
  5. PSI                 
  6. STII                
  7. Pertanu           
  8. SSKDN          
  9. GP. Ansor      
  10. GPII               
  11. GPII Putri      
  12. PGRI              
  13. Muhammadiyah
  14. NU Muslimat    
  15. Masjumi Muslimat 
  16. Perwari              

: 7 orang

: 4 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 3 orang

: 1 orang

: 3 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 2 orang

2

DPRD Peralihan

24 September 1956 - 1958

30 orang

  1. NU                   
  2. PNI                  
  3. PKI                  
    1. Masyumi         
  4. PSII                 
  5. AKUI  
  6. Tanpa keterangan            

: 14 orang

: 6 orang

: 4 orang

: 3 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

3

DPRD Swatantra

1958 - 1960

26 orang

  1. PNI                  
  2. NU                    
    1. Masyumi         
  3. PKI                  
  4. PSII                 
  5. Independen      
  6. Tanpa keterangan

: 7 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 4 orang

4

DPRD Gotong Royong

28 Desember 1961 - 1969

39 orang

  1. NU                   
  2. PNI                  
  3. PKI                   
  4. Karya               
  5. Masjumi           
  6. ABRI                
  7. Katolik             
  8. PARKINDO    
  9. Angkatan ’45   
  10. Ulama Islam    
  11. AKUI               
  12. Veteran             
  13. Kristen      
  14. Tanpa keterangan

: 9 orang

: 7 orang

: 5 orang

: 2 orang

: 2 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 5 orang

5

DPRD Gotong Royong (Pasca G.30S/PKI)

1969 – 1971

34 orang

  1. NU                   
  2. PNI                   
  3. Partai Katholik 
  4. AD                    
  5. PARKINDO     
  6. PSII                   
  7. AKRI                
  8. Karya                
  9. Koperasi           
  10. Angkatan ’45   
  11. Ulama Islam    
  12. Veteran            
  13. ABRI               
  14. Buruh               
  15. Tjendekiawan               
  16. Pemuda Kokar 
  17. Wanita             
  18. Wartawan/Seniman           
  19. Tani                
  20. U. Katolik      
  21. U. Protestan   

: 8 orang

: 5 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 2 orang

: 1 orang

:1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

6

DPRD

1971 - 1977

39 orang

  1. Setber Golkar    
  2. NU                     
  3. PNI                   
  4. Parmusi             
  5. SI                      
  6. Cendekiawan    
  7. ABRI                 

: 16 orang

: 12 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 2 orang

: 5 orang

7

DPRD

1977 – 1982

40 orang

  1. Golkar                
  2. PPP                    
  3. Cendekiawan     
  4. PDI                     
  5. ABRI                

: 16 orang

: 14 orang

: 3 orang

: 1 orang

: 6 orang

8

DPRD

1982 – 1987

40 orang

  1. Golkar                
  2. PPP                    
  3. PDI                    
  4. Cendekiawan     
  5. ABRI                 

: 15 orang

: 15 orang

: 2 orang

: 2 orang

: 6 orang

9

DPRD

1987 – 1992

45 orang

  1. Golkar   
  2. PPP                    
  3. PDI         
  4. ABRI    

: 24 orang

: 9 orang

: 3 orang

: 9 orang

10

DPRD

1992 – 1997

45 orang

  1. Golkar                
  2. PPP                    
  3. PDI                     
  4. ABRI                 

: 21 orang

: 11 orang

: 4 orang

: 9 orang

11

DPRD

1997 – 1999

45    rang

  1. Golkar                
  2. PPP                    
  3. PDI                    
  4. ABRI                 

: 21 orang

: 14 orang

: 1 orang

: 9 orang

12

DPRD

1999 – 2004

45 orang

  1. PKB          
  2. PDI Perjuangan                  
  3. Partai Golkar
  4. PPP         
  5. PAN       
  6. Partai SUNI
  7. PKU
  8. TNI/Polri            

: 17 orang

: 12 orang

: 4 orang

: 2 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 5 orang

13

DPRD

2004 – 2009

45 orang

  1. PKB                    
  2. PDI Perjuangan                  
  3. Partai Golkar                
  4. PPP                    
  5. PAN                   
  6. Partai Demokrat 
  7. PKPB                 

: 17 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 3 orang

: 4 orang

: 1 orang

14

DPRD

2019 – 2014

50 orang

  1. Partai Demokrat      
  2. PDI Perjuangan
  3. PKB                    
  4. PKNU
  5. Partai Golkar                
  6. PKS
  7. PPP
  8. Partai GERINDRA
  9. PAN
  10. Partai HANURA          
  11. PDP

: 9 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 5 orang

: 5 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 1 orang

: 1 orang

15

DPRD

2014 – 2019

50 orang

  1. Partai Gerindra             
  2. PKB                    
  3. PDI Perjuangan                   
  4. PKS                    
  5. Partai NASDEM          
  6. Partai GOLKAR                
  7. Partai HANURA          
  8. PPP                    
  9. Partai Demokrat           
  10. PAN   

: 9 orang

: 8 orang

: 7 orang

: 6 orang

: 5 orang

: 5 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 2 orang

: 2 orang

Sumber: Buku Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempoe Doeloe & Sekarang (1931-2007)

          Pada masa revolusi fisik pasca kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah pada tanggal 23 Nopember 1945, maka KNID (kecuali untuk daerah - daerah Surakarta dan Yogyakarta) dibentuk di tingkat karesidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah - daerah lain yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP KNIP), jumlah anggota KNID di tingkat karesidenan ditentukan sebanyak - banyaknya 100 orang, sedangkan untuk tiap kabupaten atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sebanyak - banyaknya 50 orang (R. Joeniarto, 1979 : 77). Menurut penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Daerah memilih sebanyak - banyaknya 5 orang sebagai anggota badan eksekutif yang bersama - sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari - hari di daerah masing - masing. Dalam perkembangan berikutnya, Komite Nasional Daerah tingkat kawedanan dan kecamatan dibubarkan, sehingga yang ada hanya di tingkat karesidenan dan kabupaten. Sebagai badan perwakilan rakyat daerah, lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun demikian para anggota DPRD ini belum dipilih melalui pemilihan umum, melainkan melalui penunjukan atau pengangkatan. Kenyataannya, sebagian besar anggota DPRD ini berasal dari para anggota Komite Nasional Daerah yang lama (baik di tingkat karesidenan maupun kabupaten). Berdasarkan penelusuran dokumentasi, sulit ditemukan informasi tentang keberadaan Komite Nasional Daerah Kabupaten Jember. Ketidaktersediaan dokumentasi serta para pelaku sejarah yang terdiri dari para tokoh pelaku masa lalu yang berkiprah di bidang itu menjadi kendala tersendiri untuk mendeskripsikan keberadaan lembaga KNID di Kabupaten Jember dalam periode waktu itu.

          Setelah Agresi Militer pertama tahun 1947, penjajah Belanda membentuk “Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat” di tiap kabupaten dengan jalan dilaksanakan Pemilihan Umum secara demokratis. Ordonansi tanggal 13 Agustus 1948 (Staatsblad No 170) Recomba (Regeerings Commisaris Bestuur Aangelegenheden) memberi kesempatan pada rakyat di seluruh Jawa Timur melaksanakan  Pemilihan Umum untuk memilih calon wakil - wakil rakyat yang sudah steril  duduk dalam DPRS Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Timur, dan pada bulan September 1948 dilaksanakanlah Pemilhan Umum  yang melahirkan terbentuknya Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (Sejarah Prop. Djawa Timur). Secara kelembagaan, DPRS bentukan Belanda itu bisa  terwujud diseluruh Jawa Timur yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 1948 dilaksanakan pelantikan DPRS Kabupaten Jember. Hasil penulusuran dokumentasi arsip - arsip yang berkaitan dengan DPRS yang ada di Kabupaten Jember tidak ditemukan data tentang DPRS baik yang menyangkut bentuk organisasi, struktur, dan anggota. Hanya terdapat data bahwa pada tahun 1950 berdasarkan Keputusan DPRS Nomor: Dk.2/U/III tanggal 14 Agustus 1950 dan surat nomer Dk.6/PD.III tanggal 30 - 09 - 1950 ditunjuk beberapa orang untuk duduk dalam panitia persiapan pembentukan DPRD Sementara (DPRDS).

          Pada tanggal 10 Juli 1948, Pemerintah Indonesia saat itu memberlakukan Undang - undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang - undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal 2 UU ini, Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Dengan demikian, untuk pertama kalinya secara resmi istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipakai sebagai badan legislatif daerah. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948 secara jelas menentukan bahwa jumlah dan komposisi keanggotaan serta pemilihan anggota DPRD akan ditentukan berdasarkan undang-undang tersendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah kemudian memberlakukan Undang - undang Nomor 7 tahun 1950 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua Lembaga Legislatif Kabupaten Jember sejak tahun 1950 - 2014

H. Abdoerrachman Sastrodimoeljo

H. Abdoerrachman Sastrodimoeljo

Ketua DPRD Sementara Tahun 1950-1956

A. Moenir Sjamsulhadi

A. Moenir Sjamsulhadi

Ketua DPRD Peralihan Tahun 1956-1958

Soewarno Sutopamekas

Soewarno Sutopamekas

Ketua DPRD Swatantra

Tahun 1958-1960

R. Soedjarwo

R. Soedjarwo

Ketua DPRD Gotong Royong

Tahun 1960 - 1964

R. Oetomo

R. Oetomo

Ketua DPRD Gotong Royong

Tahun 1964 – 1967

KH. Machmoed Nachrawi

KH. Machmoed Nachrawi

Ketua DPRD Gotong Royong

Tahun 1967 – 1971

Letkol H. Soenetro Iroe

Letkol H. Soenetro Iroe

Ketua DPRD

Tahun 1971 - 1977

Letkol Soepono

Letkol Soepono

Ketua DPRD

Tahun 1977 – 1979

Kolonel HM. Tardji

Kolonel HM. Tardji

Ketua DPRD

Tahun 1979-1982 dan

Tahun 1982 – 1987

H. Moch. Sjariin

H. Moch. Sjari’in

Ketua DPRD

Tahun 1987 – 1992

Kol. Art Drs. H. Ari Buchari, M.Si

Kol. Art. Drs.

H. Ari Buchari, MSi

Ketua DPRD

Tahun 1992 – 1997 dan Tahun 1997 – 1999

H. Muchson Sujono

H. Muchson Sujono

Ketua DPRD

Tahun 1999 – 2004

HM. Madini Farouq

HM. Madini Farouq

Ketua DPRD

Tahun 2004 – 2009

Saptono Yusuf, S.Sos

Saptono Yusuf, S.Sos

Ketua DPRD

Tahun 2009 – 2014

Saptono Yusuf, S.Sos

HM. Thoif Zamroni, SH.I

Ketua DPRD

Tahun 2014 – sekarang

­