BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah dan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota. Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

a.    menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

b.     koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

c.     menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d.    melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

e.   memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

f.     mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

g.    memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

h.   membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

Susunan Keanggotaan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Jember

 

No

Nama

Jabatan

Fraksi

1.

Siswono, S.IP

Anggota

Fraksi Partai GERINDRA

2.

H. Mangku Budi Heri Wibowo, SP

Anggota

Fraksi PKS

3.

Ardi Pujo Prabowo

Anggota

Fraksi Partai GERINDRA

4.

Mufti Ali

Anggota

Fraksi PKB

5.

Mochammad Hafidi, S.Sos

Anggota

Fraksi PKB

6.

Drs. Agus Sufyan

Anggota

Fraksi PDI Perjuangan

7.

Lukman Winarno, SS

Anggota

Fraksi PDI Perjuangan

8.

Mashuri Harianto, SP

Anggota

Fraksi PKS

9.

Hj. Ja’faroh Wafi

Anggota

Fraksi NASDEM

10.

H.A. Mujiburrohman Sucipto

Anggota

Fraksi Partai GOLKAR

11.

Isa Mahdi, ST, M.Sc

Anggota

Fraksi Hanura-Demokrat

12.

Sukarso

Anggota

Fraksi Amanat Pembangunan

 

SUMBER: SK. DPRD KABUPATEN JEMBER NO. 16 DAN NO. 18 TAHUN 2014, NO. 9 TAHUN 2016, NO. 05 TAHUN 2017, SETWAN

 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah dan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota. Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

  1. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
  3. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  7. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  8. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

­