PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

         Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

         Pembahasan rancangan peraturan daerah, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi:

a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.

b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

 Pembicaraan tingkat II meliputi:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b.Pendapat akhir Bupati.

      Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

         Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Daftar Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama

antara Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember Masa Keanggotaan 2014-2019

Kondisi s.d Bulan Agustus 2017

 

No

Perda Tentang

1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

2

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025

4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014

5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

6

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember

7

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

8

Desa

9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

10

Bangunan Gedung di Kabupaten Jember

11

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember

12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021

14

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

15

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

16

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

17

Pelestarian Cagar Budaya;

18

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

19

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

20

Keterbukaan Informasi Publik; dan

21

Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan

22

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017

23

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

24

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2017

 

Daftar Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa

DPRD Kabupaten Jember Masa Keanggotaan 2014-2019

Kondisi s.d Bulan Agustus 2017

 

Tahun

Jumlah

Perda / Raperda tentang

2015

1

Perda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

2

Perda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember

2016

1

Perda tentang Pelestarian Cagar Budaya;

2

Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

3

Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

4

Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan

5

Perda tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan

2017

1

Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2

Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

3

Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an

4

Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

5

Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

6

Raperda tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman

7

Raperda tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember

8

Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Terhadap Tenaga Kerja Asing

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2017

 

suara anda
rully fauziah
konfirmasi kunjungan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu pada 09 Mei 2016
Ulil Albab
Prosedur Pengajuan pada 07 Mei 2016
m. miftah khoirul fahmi
Keluhan pada 29 April 2016


Sampaikan Suara Anda
agenda DPRD
08 Januari 2018 s/d 08 Januari 2018
Rapat Pimpinan DPRD
03 Januari 2018 s/d 04 Januari 2018
Konsultasi Pimpinan DPRD ke Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur
02 Januari 2018 s/d 02 Januari 2018
Rapat Pimpinan DPRD
Peta Kami
Sekilas Info
Polling
Bagaimana Informasi yang tercantum dalam Website ini

Sangat Baik
Kurang
Cukup
Baik

Lihat Hasil Poling
statistik

1118981

Pengunjung hari ini : 173
Total pengunjung : 332664
Hits hari ini : 669
Total Hits : 1118981
Pengunjung Online : 2
­