PERSIDANGAN DAN RAPAT

 

Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. Tahun sidang terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Masa reses paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

 Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

  1. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  2. Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
  3. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  4. Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
  5. Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
  6. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
  7. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
  8. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  9. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  10. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  11. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  12. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  13. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  14. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
  15. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

 Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD. Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD. Peraturan atau keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

 Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum. Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat  Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan. Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat. Rapat DPRD dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dengan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Kuorum terpenuhi apabila:

  1. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
  2. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD;
  3. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

 Keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila:

  1. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
  2. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas;
  3. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas.

 

Daftar Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember Masa Keanggotaan 2014-2019

Kondisi s.d Bulan Agustus 2016

No

Nomor dan Tanggal

Keputusan Tentang

1

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 2.A Tahun 2014

Tgl. 1 Desember 2014

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015

2

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 3 Tahun 2014

Tgl. 17 Desember 2014

Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur

3

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 1 Tahun 2015

Tgl. 15 April 2015

Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur

4

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 2 Tahun 2015

Tgl. 14 Juli 2015

Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur

5

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 3 Tahun 2015

Tgl. 15 Juli 2015

Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur

6

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 4 Tahun 2015

Tgl. 16 Nopember 2015

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

7

Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor 5 Tahun 2015

Tgl. 22 Desember 2015

Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2016

­