gedung dprd

FUNGSI DPRD

        Berdasarkan Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, DPRD mempunyai fungsi:

  1. pembentukan peraturan daerah;
  2. anggaran; dan
  3. pengawasan.

          Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi, DPRD menjaring apirasi masyarakat.

          Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

  1. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
  2. mengajukan usul rancangan peraturan daerah; dan
  3. menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama bupati.

           Program pembentukan peraturan daerah memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan bupati.

           Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

  1. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD;
  2. membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
  3. membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
  4. membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

             Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

  1. pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati, APBD dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  2. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

            Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

 
 

rapat 1

 

TUGAS DAN WEWENANG

          Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014, menegaskan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

  1. membentuk peraturan daerah bersama Bupati;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, APBD, peraturan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

          Pemilihan wakil Bupati dilakukan apabila masa jabatan wakil Bupati masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih terhitung sejak kekosongan jabatan wakil Bupati. Pemberian pendapat dan pertimbangan rencana perjanjian internasional dilakukan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dilakukan terhadap kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

­